Urgensi
reshufle selalu public pertanyakan setiap presiden melakukan pergantian para
menterinya. Public selalu bertanya-tanya apa indicator pemimpin dalam melakukan
pergantian para menterinya tersebut. Public harus juga diberikan pendidikan
politik yang sehat, sehingga tidak memunculkan propaganda politik dan agitasi
politik dari elit oposisi diluar pemerintahan. Apalagi di era demokrasi
langsung seharusnya penguasa negara ini harus bisa mencerdaskan rakyatnya tanpa
ada yang disembunyikan. Apalagi mandat diberikan oleh rakyat setiap lima tahun
sekali, sudah kewajiban rakyat mengetahui apa sebab dan musababnya seorang
menteri itu diganti. Apakah kompetensi, kemampuan dan pengalamannya kurang
greget ataukah integritasnya bermasalah. Tetapi harus objektif dan fair dalam
melakukan penilaian, agar tidak terkesan diskriminatif dinilai oleh public.
jangan sampai dalam melakukan penilaian terhadap menteri yang diresufle hanya penilaian
politik semata. Kalau seperti itu seorang pemimpin akan terperangkap dengan
system politik dan tidak independent dalam evaluasi menteri. Pentingnya reshufle
dilakukan tetap mengedepankan kebutuhan presiden akan mentri yang professional
dibidangnya tanpa adanya intervensi dari manapun. Sehingga presiden pilihan
langsung dimata rakyatnya sangat independent dan selalu menggunakan kaca mata
public. para menteri yang tidak berkualitas dan tidak bisa membaca visi-misi
presiden dengan cepat berbuat harus segera diganti, karena hanya akan membuat
cabinet tidak berjalan.
Tetapi sekali lagi reshuffle bukan
sekedar bagi-bagi kekuasaan parpol pendukung pemerintah, karena kalau itu yang
dijadikan landasan untuk melakukan bongkar pasang para menterinya tanpa memperhitungkan
kompetensinya tentu saja merupakan kemunduran didalam demokrasi yang serba
terbuka saat ini. karena kalau kita lihat saat ini stabilitas politik masih
sangat dominan dimainkan oleh penguasa, apalagi partai golkar dan partai amanat
nasional sudah merapat mendukung penguasa tentu saja ini merupakan pembangunan
politik yang diharapkan. Karena dalam pembangunan ekonomi tetap butuh dukungan
parlemen untuk mendukung setiap kebijakan pemerintah lakukan. Oleh karena itu
penguasa hari ini tetap butuh dukungan secara mayoritas diparlement untuk
didukung setiap public policy. Oleh karena itu partai yang belakangan merapat
mendukung penguasa mendapat jatah menteri dalam cabinet sebagai tawar-menawar
politik transaksional penguasa dengan partai pendukung yang belakangan
mendukung penguasa. Sehingga penguasa masih terjebak dengan permainan politik
yang serba pencitraan. Kenapa pencitraan, sebab saat kampanye didepan public
justru tidak akan terjebak dengan posisi tawar-menawar dengan partai pendukung,
tetapi dalam kenyataan tidak konsisten dengan janjinya.
Reshuffle seharusnya tidak dilakukan
dengan bargaining posisition kepada partai pendukung belakangan, tetap
melakukan harapan public dengan menempatkan orang-orang yang kompetensi dan
berpengalaman didalam bidang atau professional. Memang reshuffle merupakan hak
prerogative seorang penguasa, tetapi tetap mengedepankan indicator-indikator
yang ukurannya bisa dipertanggung jawabkan di depan public. presiden harus
banyak menerima input dari orang-orang yang kepercayaannya, tetapi kridibel dan
mumpuni dalam bidangnya. Tidak hanya factor kedekatan dan factor lainnya
sehingga membuat cabinet kerja akan tidak mampu bergerak dengan cepat. Sebab
public akan melakukan penilaian terhadap hak prerogative presiden dalam melakukan
pergantian pembantunya. Apakah subjektivitas atau mengedepankan objektif dalam
penilaiannya.
Jangan sampai reshuffle hanya bentuk
eksperimen dari seorang penguasa, sehingga menyebabkan tidak bisa bekerja
secara maksimal dan professional. Eksperimen dari seorang penguasa hanya akan
membuat capaian-capaian yang tidak terukur saat akomodatif politik dimainkan
oleh penguasa demi untuk menjaga stabilitas politik diparlement. Tetapi tetap
harus bisa menjawab harapan public tentang urgensi dari reshuffle tersebut. Efektivitas
dari reshuffle tetap harus nyambung dengan visi misi seorang penguasa, sehingga
bisa dirasakan oleh masyarakat secara keseluruhan. Tetapi sekali lagi penguasa
harus tuntas melakukan pergantian pembantunya yang tidak berkualitas dan hanya
diam saja. jangan sampai isu reshuffle menjadi penghambat terhadap kemajuan
para pembantunya untuk bekerja secara efesien dilapangan. Karena untuk
mewujudkan program-program bisa cepat dilaksanakan dilapangan perlu waktu dan
tenaga yang handal dan professional, jadi tidak asal sim salabim dilakukan.
Cabinet kerja penguasa hari ini memang harus dibarengi dengan para pembantu
yang cepat pula, dan biasa bekerja dengan tepat dan terukur. Oleh karena itulah
harus ada alasan secara professional, bahwa reshuffle dilakukan di bidang
ekonomi untuk mendongkrak ikhtiar pelejitan ekonomi nasional agar bisa
mewujudkan kesejahteraan di masyarakat secara keseluruhan.
No comments:
Post a Comment