Setiap
pergantian atau suksesi pemerintahan di Negara ini selalu membuat
terobosan-terobosan yang sangat fantastis dan membuat masyarakat selalu
menunggu dengan sabar, sampai kapan wujud terobosan dalam jargon kampanye dulu.
Misalnya jargon politik tentang revolusi mental yang sampai kini belum terlihat
sangat maksimal dalam penerapannya. Entah sampai kapan revolusi mental akan
menjadi wajah sebenarnya dalam pemerintahan sekarang ini. sejak kemenangan dari
pilpres lalu sampai saat ini masih menyisakan tanda Tanya, apakah penguasa
mampu menciptakan terobosan dalam cabinet kerja untuk tidak transaksional. Tetapi
dalam kenyataannya ternyata penguasa saat ini juga terjebak dengan system politik
yang dibuatnya. Merapatnya partai Golkar dan Partai Amanat Nasional terlihat
sudah semakin kuatnya transaksional politik yang dimainkan oleh penguasa saat
ini, karena untuk memperkuat basis di parlement. Tentu saja semakin memperjelas
kemana arah perpolitikan penguasa saat ini. memang watak penguasa selalu ingin
memperkuat dan mengamankan kekuasaannya dari ganggugan apapun.
Agenda
cabinet kerja yang harus prioritas dalam penegakan hukum, reformasi dalam
birokrasi, pembangunan kualitas manusia dan peningkatan kesejahteraan manusia. Sepertinya
belum bisa berjalan dengan maksimal dalam realitanya. Penegakan hukum justru
masih terjadi dilemma dalam penegakannya. Masih adanya mafia hukum dilembaga
penegak hukum, seperti baru-baru ini dilembaga paling tinggi seperti Mahkamah
Agung, ternyata ada juga bau busuk yang memperdagangkan perkara demi segepok
uang. Perlunya evaluasi dalam lembaga peradilan oleh presiden saat ini, karena
kalau tidak nanti tingkat kepercayaan public terhadap pemerintahan saat ini
akan berkurang. Untuk itulah presiden sebagai penguasa tertinggi dalam
Eksekutif harus segera bertindak, jangan hanya diam saja. kemudian ada juga testimony
yang diungkapkan oleh freddy budiman narapidana mati yang mengatakan aparat
hukum menerima juga upeti dalam bisnis haram narkoba, tentu saja seperti bom
yang semakin menguak kebusukan para oknum aparat terlibat dalam jaringan
narkoba. Belum lagi oknum jaksa yang terlibat baru-baru ini. presiden harus
segera memanggil para petinggi hukum untuk memberikan ultimatum supaya
penegakan hukum berjalan sesuai dalam koridornya dan tidak ada lagi berbagai
mafia peradilan. Ini bukan berarti melakukan intervensi terhadap lembaga hukum
tetapi lebih pada mengingatkan para penegak keadilan untuk fokus dalam
memberantas penyimpangan hukum. Rakyat tahunya pemimpin tidak becus dalam
mengelola pemerintahan, karena rakyat sudah memilih presiden dan wakil presiden
dan memberikan mandat untuk melakukan tata kelola pemerintahan yang baik. Mandate
rakyat jangan di sia-siakan karena nanti bisa saja mandat akan dicabut oleh
rakyat akibat tidak bisa mewujudkan kesejahteraan masyarakat dan kualitas hidup
masyarakat. kualitas hidup masyarakat seharusnya diberikan prioritas yang
sangat dominan dalam negara ini, apalagi amanah dalam UUD 45 dalam pasal 33
memang sudah jelas kewajiban negara sebagai negara kesejahteraan. Negara sejahtera
atau welfare state bukan hanya simbolisme semata tetapi harus dibuktikan dengan
adanya pertumbuhan ekonomi yang berkualitas. Ini tantangan pemerintahan saat
ini. sebentar lagi agustus dan kita akan merayakan kemerdekaan yang ke 71,
tentu saja kalau sudah umur seperti itu seharusnya sudah semakin berpengalaman
dalam tata kelola pemerintahan yang baik. Jangan sampai tersandera dengan
kepentingan-kepentingan politik sempit para elit politik yang selalu menyandera
pemerintahan saat ini. berusahalah tegar sebagai pemimpin di negara ini, jangan
sampai loyo dihadapan rakyat. akibat tidak mampu mengatakan tidak kepada para
politisi yang hanya memikirkan kepentingan jangka pendeknya. Pemimpin harus
tetap fokus dalam memimpin dan tidak boleh goyah hanya adanya intervensi-intervensi
yang berujung pada keperntingan ekonomi dan politik.
Pemimpin
sekarang ini jangan lupa dengan program revolusi mental yang harus menjadi
dasar dalam pembangunan di segala bidang kehidupan. Jangan hanya fokus dalam
pembangunan fisik semata yang dikejar, tetapi miskin dan rusaknya mental para
pejabat di negera ini adalah karena tidak punya budaya malu dan budaya perasaan
bersalah. Penguasa dinegeri ini harus membangun budaya revolusi mental dengan
membangun dasar dari shame culture dan guilt culture. Cabinet kerja harus bisa
menjadikan contoh pertama dalam pembangunan revolusi mental. Kalau tidak cakap
dan kompetensi dalam bekerja dan mewujudkan kerja nyata, harus segera mundur
dengan sportif. Karena kita lihat masih bercokolnya para menteri yang tidak
punya kompetensi, tetapi tetap dipertahankan oleh presdien saat ini. akibat
tersandera oleh kekuatan politik dan politik ewuh pakewuh, semestinya harus
juga mendapatkan evaluasi dalam kinerja. Tidak ada lagi alasan untuk melakukan
evaluasi secara total dalam cabinet, karena merupakan ujung tombak keberhasilan
cabinet kerja bentukan presiden saat ini. jangan sampai mempertontonkan kepada public
spirit tidak adil dalam melakukan reshuffle waktu yang lalu. Sehingga semangat
revolusi mental hanya akan menjadi basa basi dalam jargon politik. Kemudian yang
ironisnya menjadi sampah politik pencitraan penguasa hari ini, akibat tidak
bisa merealisasikan dalam pembangunan kualitas manusia di Negara ini.
Sayangnya
cabinet kerja bentukan presiden kemaren masih menjadi tanda Tanya, karena
spirit gaduhnya membuat ketidakpercayaan public semakin nyata bahwa presiden
saat ini tidak becus dalam mengelola pemerintahan. Sikap mendiamkan bukanlah
sifat yang elok dalam hal ini, tetapi harus segera diberikan pemahaman tentang
soliditas dan kekompakan dalam pemerintahan. Reshuffle kemaren bukanlah
merupakan solusi yang mendasar dilakukan, walaupun ada juga beberapa post
menteri yang harus segera di reshuffle. Seperti menteri keuangan digantikan
oleh sri mulyani dan beberapa menteri lainnya. Tetapi bagaimana keseriusan
penguasa dalam mengusung nawa cita bung karno dalam pemerintahan saat ini.
karena berdaulat secara ekonomi, berarti harus segera mewujudkan swa sembada
pangan dan memberikan kejelasan dalam pemerataan ekonomi dimasyarakat. kalau
swa sembada pangan terealisasi dan bisa melakukan ekspor ke luar negeri tentu
saja akan meningkatkan pertumbuhan ekonomi negara ini. sebagai negara agraris
harusnya sadar dalam membuat kebijakan, jangan hanya pro growth saja tetapi
dari pinjaman luar negeri. Investasi yang dilakukan investor di dalam negeri
harus tetap dijaga, dan kalau bisa diberikan kemudahan-kemudahan dalam sector pajaknya.
Seperti di negara tiongkok, investor diberikan kemudahan dalam berinvestasi,
setelah tumbuh investasi tersebut secara sempurna barulah pemerintah menerapkan
pajak yang besar terhadapnya. Kalau di negara ini banyak sekali pungutan
liarnya, birokrasinya berbelit dan dari meja-kemeja ada saja korupsinya. Ini juga
harus dipangkas karena sangat merusak iklim investasi di negara ini.
Kekuasaan
sangat sentral dalam setiap perubahan karena perubahan perlu kekuatan
pendorong, energi dan mesin penggerak. Makna kekuasaan paling luas adalah
"potensi bagi perubahan. Oleh karena itulah presiden yang berkuasa hari
ini harus punya kekuatan untuk terjadinya perubahan dalam negara ini. revolusi
mental dan nawa cita harus menjadi sebuah keniscayaan yang ditunggu rakyat hari
ini. jangan sampai mandat rakyat yang diberikan lewat pemilu 2014 kemaren di
sia-siakan dan tidak jelas kemana arah pembangunan saat ini. selagi berkuasa
berbuatlah untuk rakyat dan tidak hanya dengan pencitraan. Sudah tidak zamannya
lagi dalam pencitraan untuk menipu rakyat, karena hanya akan melahirkan
kebijakan semu belaka. Kekuasaan hari ini harus dijalankan sesuai dengan UUD 45
dan ideology pancasila.
No comments:
Post a Comment