DEMOKRASI DAN TANGGUNGJAWAB, OLEH : SUYITO, M.Si dosen Stisipol Raja Haji Tanjungpinang

Demokrasi tanpa kecerdasan adalah sebuah kemunduran sebuah bangsa, karena jenis kelamin demokrasi perlu dilengkapi dengan kepintaran dan aturan main yang jelas juga dipatuhi oleh semua rakyat yang ada di negara ini. defisitnya kesadaran oleh para pemimpin untuk mempersembahkan demokrasi yang bermoral dan cerdas secara emosional atau multidimensional seakan ditelan oleh retorika yang berkepanjangan tanpa adanya praxis sosial ditengah-tengah masyarakat. demokrasi bukan hanya cek kosong untuk bisa menata kehidupan menjadi semakin baik, tetapi system demokrasi perlu diberikan injeksi yang positif untuk terbangunnya sebuah tatanan sosial tanpa diskriminatif dan rukun hidup dalam masyarakat serba plural. Seni berdemokrasi harus bisa memberikan suatu ritme yang menjaga arah untuk menata hidup dinegara ini menjadi lebih baik lagi. Demokrasi tanpa substansial akan terjebak dengan symbol-simbol atau ritualisme tanpa bekas dalam setiap aktivitas sosial, ekonomi, politik dan lain sebagainya. negara ini punya tugas dan kewajiban untuk mensejahterakan masyarakat secara keseluruhan, tanpa adanya diskriminatif. Karena itu semua amanah dalam pembukaan undang-undang dasar 1945. Negara tidak boleh lupa dan absen untuk selalu hadir memenuhi janjinya kepada warganya. Perlu pemimpin yang merakyat dan tidak pencitraan, karena dengan mengandalkan citra akan melahirkan penguasa yang pura-pura. Pemimpin yang ingin mensejahterakan rakyatnya harus meninggalkan egosentrisme kelompok atau lingkungan elit lingkaran kekuasaan. Pemimpin harus bisa ditengah-tengah masyarakat untuk bisa memberikan solusi yang fundamental dimasyarakat. pemimpin harus punya jiwa kebangsaan dalam memimpin sebuah bangsa, atau didaerah. karena selain itu harus punya modal kepercayaan masyarakat berupa mandat yang dijalankan dengan amanah dan bertanggung jawab.

 Pemimpin punya tanggung jawab untuk mencerdaskan kehidupan bangsa ini. ini harus konsisten dan komitmen demi semakin majunya rakyat dalam negara ini. pendidikan yang sangat mahal justru mengebiri rakyat kecil untuk bisa mengenyam pendidikan yang tinggi. Apalagi kapitalisme pendidikan merebak terjadi dimana-mana dimasyarakat. modus untuk mencerdaskan rakyat harus segera diakhiri oleh pemerintah yang sah, jangan lagi tidak melakukan control sampai kebawah dimana pendidikan sebagai sarana untuk melakukan perubahan sosial dalam bidang kehidupan sosial terhambat gara-gara pendidikan yang mahal. Secara esensialisme tugas negara dalam mewujudkan terlaksanya perintah Undang-Undang dasar  harus mempunyai komponen-komponen yang secara teknis didaerah mampu menterjemahkan dalam program aksi didaerah. karena kalau tidak bisa direalisasikan dan ditumbuh kembangkan menjadi kebiasaan positif bisa jadi tugas negara untuk mencerdaskan kehidupan bangsa ini hanyalah sebuah fatamorgana. Pendidikan dimasyarakat juga harus ditumbuh kembangkan dengan selarasnya perilaku yang berkarakter, jangan sampai pendidikan kita hanya melahirkan orang-orang pintar yang tidak bermoral dan minus kecerdasan emosional. Kepintaran emosional setiap orang akan melahirkan kepekaan tinggi untuk memperbesar tanggungjawab sosial dalam masyarakat. kita butuh pemimpin yang punya konsep dan operasionalisasi yang konkrite dalam menerjemahkan amanat konstitusi. Sehingga mampu bertanggung jawab dalam mensejahterakan rakyat juga kecerdasan masyarakatnya. Itu merupakan tanggungjawab moral suatu pemimpin dalam negara ini, membangun karakter juga sangat diperlukan dalam masyarakat. sehingga tidak muncul kemarau perilaku yang kering dari nilai-nilai toleransi dan kerukunan hidup berdampingan. untuk itulah tanggungjawab pemerintah harus selalu tidak saja membangun secara fisik atau infrastruktur, tetapi bagaimana mewujudkan empowering atau pemberdayaan masyarakatnya menjadi produktif dan tidak miskin struktural dimasyarakat. 

Tugas negara ini wajib hukumnya karena sudah tertera dalam pembukaan undang-undang dasar 1945 sebagai bahan renungan untuk tidak lupa atau absen dalam keadaan apapun. jadi demokrasi sebagai wujud kedaulatan rakyat menjadi semakin terlihat jelas dan tidak kabur dalam negara ini. bukannya fundamentalisme ekonomi yang sangat monopolistik dan neoliberalisme yang mengganggu perjalanan bangsa ini menjadi negara dengan pertumbuhan ekonomi tinggi tetapi miskin pemerataan. karena pertumbuhan ekonomi yang tidak berkualitas akan menyebabkan tidak mampu menurunkan angka kemiskinan, angka pengangguran, tersedianya lapangan pekerjaan dan lain-lain. yang ironis justru pertumbuhan ekonomi di daerah yang kaya dengan sumber daya alam justru sangat rendah angka pertumbuhan ekonominya. karena terjadinya pat gulipat antara penguasa dengan para pengusaha tambang, sehingga royalti untuk disetor ke kas negara tidak 100 persen dibayar dan itu sangat merugikan rakyat secara keseluruhan. fundamentalisme ekonomi yang masih menjadi penyakit ekonomi dimasyarakat harus segera diberantas, karena sangat memiskinkan masyarakat secara struktural dan tidak membuat masyarakat menjadi lebih produktif. karena pemerintah tidak melakukan controling terhadap mekanisme pasar yang dikuasai para pemilik modal. akhirnya elit ekonomi menguasai modal ekonomi dimasyarakat. 

kemudian yang harus juga diselesaikan dinegara ini adalah fundamentalisme agama yang mengganggu proses integrasi sosial semakin kuat ditengah-tengah masyarakat. klaim kebenaran dari sebuah kelompok yang mengatasnamakan agama banyak menodai toleransi umat beragama di negara ini. sehingga tujuan negara ini untuk mensejahterakan rakyat dan mencerdaskan masyarakat semakin terganggu. tidak ada alasan lagi bagi pemerintah untuk selalu tegas dalam menerapkan hukum di negara ini, kalau ada yang secara nyata melakukan tindakan melawan hukum dan menganggu ketertiban umum segera tindak dengan hukum serta diproses secara fair dan objektif. agar negara ini semakin bisa merealisasikan kesejahteraan masyarakat dan semakin kuat dengan rakyatnya dalam membangun. karena demokrasi perlu orang-orang pintar secara moral dan etika untuk hadir dinegara ini. bukan orang-orang yang merusak sendi-sendi dalam demokrasi. jangan sampai negara ini lupa dan absen dalam melakukan tanggungjawabnya secara demokrasi.