RESIKO PEMIMPIN TIDAK PENGALAMAN Oleh Tito

Memilih pemimpin yang amanah dan pengalaman merupakan suatu keharusan ditengah-tengah masyarakat, agar bisa tahu dan mampu menyelenggarakan pemerintahan dengan benar dan tidak salah sasaran dalam membuat kebijakan. Karena resiko memilih pemimpin yang tidak punya pengalaman dan berintegrasi tentu saja akan menciderai proses pelayanan ditengah-tengah masyarakat. masyarakat harus mampu memilih dan memilah seorang pemimpin yang benar-benar mampu mewujudkan visi dan misinya saat kampanye ditengah masyarakat, atau hanya merupakan panggung depan pencitraan politik. Ini juga konsekuensi masyarakat yang tidak mampu menganalisa dan memilih pemimpin. Apalagi proses money politik dilakukan secara besar-besaran dalam wujud pilkada dilakukan. Jelas sekali ini merupakan proses suksesi demokrasi didaerah yang tidak sehat dan menciderai demokrasi electoral didaerah.

          Memilih pemimpin yang tidak berpengalaman tentu saja akan membuat birokrasi menjadi tidak berjalan sebagaimana mestinya atau bisa saja membuat suatu terobosan-terobosan yang lebih baik. Tentu saja masyarakat yang akan merasakan bagaimana progress reportnya dalam menjalankan roda pemerintahan. Ini merupakan ujian demokrasi langsung didaerah dengan melibatkan masyarakat untuk bisa memilih pemimpin yang berpengalaman dan tidak memilih pemimpin yang hanya sekedar pencitraan dan sangat hiperealitas. Segmentasi politik dimasyarakat yang mampu dibeli suaranya dengan money politik harus diberikan perubahan oleh para civil society agar bisa sedikit demi sedikit merubah paradigm tersebut. Bagaimana mau melakukan perubahan ditengah-tengah masyarakat, kalau yang terpilih justru pemimpin yang tidak mumpuni dan punya pengalaman, tentu saja akan membawa efek terhadap apa yang dipimpinnya.

          Apalagi dalam proses terpilihnya melibatkan semua orang dengan janji-janji politik yang sifatnya transaksional, sehingga saat terpilih tentu saja akan ditagih janji politiknya oleh para kelompoknya. Tetapi alangkah baiknya dalam membuat kebijakan dalam merekrut para timses atau kelompok yang mendukungnya dilakukan dengan objektifitas dan tetap mengedepankan good governance atau tata kelola pemerintahan yang baik dan sangat efesien. Sehingga tidak menimbulkan kegaduhan ditengah-tengah public, karena sebagai seorang pemimpin harus mampu mendinginkan suasana public dan sekali lagi bekerja untuk rakyat secara keseluruhan.