Pembangunan Sosial Pesisir Perbatasan Oleh : Suyito Staff Pengajar di Stisipol Raja Haji

a.     Latarbelakang

Secara filoshopis daerah tertinggal adalah daerah yang kurang maju, dilihat dari rendahnya tingkat pendapatan per kapita, terbatasnya insfrastruktur pembangunan, kemampuan produksi dan tingkat produksi local, tingkatan pelayanan pendidikan dan pelayanan kesehatan, dan rendahnya tingkat aksesibilitas, karena ketertinggalan dalam pembangunan ekonomi dan sosial, maka pembangunan dan pengembangan daerah-daerah tertinggal harus menjadi salah satu prioritas yang dilakukan pemerintah pusat (pusat dan daerah), dengan berbagai strategi kebijakan dan program-program pembangunan (sektoral dan regional).(Adisasmito:2013).

 Terjadi paradoksal antara pembangunan sosial dan ekonomi (Suharto,2005:15) dan menjadi masalah paling krusial saat ini. kemiskinan dan pengangguran yang meluas sangat mudah ditemukan di negara-negara yang telah menganggap keberhasilan membangun ekonomi, teknologi dan industry. Ini berarti disintegrasi antara pembangunan ekonomi dan pembangunan sosial telah terjadi, sehingga golongan mayoritas masyarakat bawah di suatu negara sering menjadi tumbal dari pilihan kebijakan pembangunan ekonomi tersebut. Kebijakan sosial diperlukan dalam memberikan perlindungan pelayanan dasar terhadap warga masyarakat, agar tidak lagi tertinggal dan tersubordinasi. Kebijakan sosial Suharto(2005:x) adalah anak kandung paham negara kesejahteraan. Sebagai sebuah kebijakan public di bidang kesejahteraan sosial, kebijakan sosial menunjuk pada seperangkat kewajiban negara untuk melindungi dan memberikan pelayanan dasar terhadap warganya. Pemenuhan kebutuhan hidup minimum, pendidikan wajib, perawatan kesehatan dasar, dan perlindungan sosial terhadap kelompok-kelompok rentan adalah beberapa contoh kewajiban negara yang harus dipenuhi yang dinyatakan oleh konsep negara kesejahteraan. Secara konseptualisme menurut Yahya Zein(2016:10-11) welfare state atau paham negara kesejahteraan di Inggris, dipahami sebagai alternative terhadap  The Poor Law (UU-anti kemiskinan) yang selalu melahirkan stigma karena hanya ditujukan untuk memberi bantuan kepada orang-orang miskin. Berbeda dengan system The Poor Law, Negara kesejahteraan menekankan pada penyelenggaraan system perlindungan social yang melembaga bagi setiap orang sebagai cermin dari adanya hak kewarganegaraan disatu pihak dan kewajiban negara dipihak lain.

Kembali kepada konsep welfare state yang menjadi sebuah model ideal pembangunan yang fokus kepada peningkatan  kesejahteraan melalui pemberian peran yang lebih penting kepada negara dalam memberikan pelayanan sosial secara universal dan komprehensif kepada warga negaranya. Eksistensi negara kesejahteraan tidak dapat dilepaskan dari peran pemerintah yang responsive  terhadap pengelolaan dan pengorganisasian perekonomian sehingga mampu menjalankan tanggungjawabnya untuk menjamin ketersediaan pelayanan kesejahteraan dasar dalam tingkat tertentu bagi warga negaranya (Zein:2016).

Kembali kepada tema besarnya tentang pembangunan sosial di  masyarakat pesisir diperbatasan kalau merujuk pada UUD NRI 1945, jelas sekali harus ada pemenuhan secara layak dalam hak-hak dasar pendidikan, pekerjaan dan penghidupan yang layak bagi kemanusiaan. Kaitannya dengan pembahasan negara sejahtera sudah semestinya pembangunan dikawasan perbatasan lebih diutamakan pembangunannya atau disamakan dengan wilayah bukan perbatasan, agar terpenuhinya kewajiban negara untuk selalu hadir dalam memenuhi pemenuhan pembangunan dalam segala bidang kehidupan dimasyarakat perbatasan.

b.     Persoalan secara umum di wilayah pesisir perbatasan

Secara sosiologis dan antropologis menurut Zein (2016:24) beberapa isu strategis yang menunjukkan kompleksitas permasalahan diwilayah perbatasan diantara adalah aspek ekonomi yang masih belum berubah cara pandangnya dan perlakuannya, karena terkesan masih diperlakukan sebagai halaman belakang yang tertinggal, kemudian dalam aspek sosial budaya, bisa terlihat kualitas sumber daya manusia yang rendah membuat nilai keunggulan kompetitif masyarakat perbatasan menjadi sangat rendah dan berakibat pada kendala alam pengembangan ekonomi dikawasan perbatasan. Kemudian menurut Harmen Batubara(2015:31-32) secara garis besar , karakteristik wilayah perbatasan meliputi, pertama, karakteristik fisik dan infrastruktur yang sangat terbatas (masalah penegasan dan penetapan garis batas yang belum selesai, berada dipedalaman, sarana-prasarana terbatas, pos pengawasan lintas batas dan custom, immigration,quarantine, security/CIQS belum lengkap). Kedua, karakteristik pemukiman penduduk yang jarang dan tidak terdistribusi merata, kualitas relative rendah, angka kematian tinggi, secara etnis memiliki hubungan kekeluargaan dengan saudara di negara tetangga. Ketiga, karakteristik ekonomi yang tidak seimbang, Keempat, belum terkelolanya sumber daya alam secara baik. Kelima, karakteristik pertahanan: penduduk mudah tergoda oleh kemudahan di negara tetangga, belum optimal. Kemudian yang harus diutamakan terlebih dahulu adalah bagaimana urgensi dari pembangunan sosial di pesisir perbatasan.

c.      Strategi Pembangunan Sosial pesisir perbatasan.

Dalam konteks pertahanan dan keamanan tentu saja peran pemerintah harus di dorong untuk lebih kuat mempersiapkan daerah terdepan perbatasan dengan peralatan canggih, sehingga bisa membuat negara tetangga tidak bisa sewenang-wenang melanggar wilayah perbatasan laut di negeri ini. Dalam pelaksanaan pembangunan sosial didasarkan pada ideology yang menekankan pada  pendekatan nilai dan kepercayaan. Dalam Rusmana(2009:27) perbedaan yang didasarkan pada ideology ini secara umum dibagi tiga. Pertama, strategi yang dilakukan dengan tanggung jawab utamanya dalam mempromosikan pembangunan sosial secara individual. Kedua, strategi yang dilakukan dengan menekankan pada peran masyarakat local. Ketiga. Tanggung jawab yang diemban oleh pemerintah. Midgley dalam Rusmana(2009:27) menguraikan strategi pembangunan dalam upaya meningkatkan taraf hidup masyarakat ada tiga  strategi besar, yaitu pembangunan sosial melalui individu, pembangunan sosial melalui komunitas, dan pembangunan sosial melalui pemerintah. Kaitannya dengan pembangunan sosial dimasyarakat pesisir perbatasan, tidak bisa peran ini hanya dilakukan oleh pemerintah didaerah perbatasan saja, tetapi harus diutamakan juga peran individual dimasyarakat pesisir perbatasan atau disempowering (diberdayakan) sehingga bisa mandiri dan lebih kreatif didaerahnya. Peran pembangunan sosial melalui komunitas juga tidak bisa diremehkan, karena manusia sebagai mahluk sosial pastinya hidup berkelompok. Untuk itulah masyarakat pesisir diperbatasan dengan banyak kelompok sosial, organisasi sosial harus berperan juga dalam pembangunan sosial masyarakat pesisir perbatasan.

1.     Pembangunan sosial melalui individu diperbatasan

Individu diwilayah pesisir perbatasan harus bisa diusahakan melakukan pelayanan masyarakat secara swadaya, guna memperdayakan masyarakat. menurut Rusmana(2009:27) pendekatan individual lebih memperhatikan pelaksanaan intervensi secara individual diantaranya dilakukan oleh salah satu perusahaan yang sudah mapan kepada keluarga yang memiliki pendapatan rendah, pelaku usaha kecil dan menengah pada sector informal. Diharapkan dari intervensi yang dilakukan secara individual dapat meningkatkan kesejahteraan penerima dana, karena pendapatannya dari usahanya menjadi stabil. Apalagi dimasyarakat pesisir perbatasan dilakukan pemetaan secara aset sosial individual, dari mulai usaha sendiri yang sifatnya permanen, kemudian diberikan injeksi bantuan modal, sehingga bisa semakin berkembang di dalam kehidupannya. Walaupun juga harus ada perubahan secara mindset individu-individu yang dimasyarakat perbatasan. Disinilah diperlukan para sarjana penggerak pedesaan untuk ikut peduli di wilayah masyarakat pesisir.

2.     Pembangunan sosial melalui komunitas di pesisir perbatasan

Dimana kelompok masyarakat secara bersama-sama menurut rusmana(2009:28) berupaya mengembangkan komunitas lokalnya. Pendekatan ini dikenal dengan pendekatan komunitas. Para pendukung strategi ini percaya bahwa warga masyarakat dan komunitasnya memiliki kesamaan kemampuan dalam mengorganisir diri mereka sendiri dalam rangka memenuhi kebutuhannya. Pemenuhan kebutuhan dimasyarakat pesisir perbatasan dapat dilakukan dengan melakukan pemanfaatan potensi lokalitas didaerah pesisir perbatasan, sehingga bisa mempromosikan pembangunan sosial dimasyarakat pesisir dengan sector perikanan yang mampu mendongkrak pertumbuhan perekonomian mereka.

3.     Pembangunan sosial melalui pemerintah di pesisir perbatasan

Dalam hal ini pemerintah melaksanakan sebagai sebuah kelembagaan formal membuat kebijakan yang sesuai dengan kebutuhan masyarakat pesisir, dalam merencanakan program-program juga harus disesuaikan dengan kebutuhan masyarakat pesisir yang diperbatasan. hal yang sangat penting adalah pemerintah harus memberikan perlindungan sosial kepada masyarakat pesisir diperbatasan.