Pembangunan yang Terdistorsi di wilayah Perbatasan Oleh Suyito Staff Pengajar di Stisipol Raja Haji Tanjungpinang

Secara filosofis istilah pembangunan telah banyak digunakan. Menurut  Midgley(2005:3) bagi sebagian orang pembangunan berkonotasi pada sebuah proses perubahan ekonomi yang dibawa oleh proses industrialisasi. Istilah ini juga dapat mengandung arti sebuah proses perubahan sosial yang dihasilkan dari urbanisasi, adopsi gaya hidup modern dan perilaku masa kini. Selanjutnya, istilah ini juga memiliki konotasi kesejahteraan yang menawarkan bahwa pembangunan dapat meningkatkan pendapatan masyarakat, meningkatkan level pendidikan mereka. Akan tetapi dari pengertian yang berbeda tersebut diatas, konsep pembangunan sering diasosiasikan dengan perubahan ekonomi. Bagi sebagian besar orang, pembangunan berarti kemajuan ekonomi.

Menurut Edi Suharto(2007:106) dalam konteks negara kesejahteraan (welfare state) , penggunaan kata sosial dalam pembangunan kesejahteraan sosial  bukan semata-mata menunjuk pada kemakmuran fisik dan ekonomi. Dengan demikian secara filosofis pembangunan kesejahteraan sosial lebih berporos pada konsep negara kesejahteraan (welfare state), yang menekankan pada pembelaan kelompok lemah, ketimbang kapitalisme yang seringkali hanya mementingkan kelompok kuat seperti pemodal, orang kaya, dan kelompok elit lainnya. Midgley (2005:7) pembangunan yang terdistorsi ini juga tidak hanya terjadi dalam bentuk kemiskinan, kekurangan, rendahnya tingkat kesehatan dan pemukiman yang tidak layak tetapi juga pada ketidakterlibatan masyarakat dalam pembangunan. Di beberapa masyarakat, banyak minoritas etnis dan ras yang mengalami diskriminasi dan dibatasi dari kesempatan-kesempatan yang dapat meningkatkan standard hidup mereka. Beberapa kelompok penduduk asli sangatlah dirugikan, seringkali terisolasi di daerah-daerah terpencil dan dikucilkan dengan kesempatan yang sangat kecil untuk perbaikan hidup.

Menurut Todaro dalam Edi Suharto (2005:3) kemajuan ekonomi merupakan komponen penting dalam pembangunan. Namun demikian, pembangunan bukan semata-mata fenomena ekonomi. Pembangunan harus ditujukan lebih dari sekedar peningkatan kemakmuran manusia secara 8material dan finansial. Pembangunan harus dipandang sebagai proses multidimensional yang melibatkan reorganisasi dan reorientasi system ekonomi dan sosial secara menyeluruh. Disamping upaya-upaya peningkatan pendapatan secara ekonomi, pembangunan juga memerlukan perubahan struktur-struktur sosial, kelembagaan, sikap-sikap masyarakat, termasuk kebiasaan dan keyakinan. Pembangunan tidak saja dipengaruhi oleh factor sosial-ekonomi pada konteks nasional, ia dipengaruhi pula oleh perubahan system sosial dan ekonomi dalam konteks internasional.

Dalam kasus pembangunan perbatasan , misalnya pendekatan yang masih digunakan dalam membangun kawasan perbatasan masih menekankan pendekatan keamanan militer dengan argumentasi keamanan nasional adalah kebijakan keamanan negara yang dapat memberikan implikasi kestabilan politik.(Rahmaniah:2015). Menurut Hammerstad dalam Rahmaniah (2015:2) Perdebatan keamanan mulai mempersoalkan konsep keamanan sebenarnya untuk siapa, negara ataupun rakyat. hal ini diperjelas dalam kajian Coller dalam Rahmaniah(2000:2) yang menyatakan peningkatan pembangunan dan pencegahan peperangan merupakan strategi yang paling tepat untuk menciptakan komunitas yang aman. Begitu pula kajian Harbottle dalam Rahmaniah (2015) menjelaskan tentang lemahnya pendekatan keamanan militer dalam mengatasi konflik, dan pembangunan perdamaian adalah prasyarat untuk mencapai penyelesaian dengan cara damai dan aman.

Kemudian Martinez (Rahmaniah,2015:9) juga menjelaskan mengenai masyarakat perbatasan yang terdiri daripada dua kategori yaitu national borderlanders dan Transnationa borderlanders. National Borderlanders ialah komunitas yang aktif dalam melakukan kegiatan ekonomi dan mudah terpengaruh dengan pengaruh budaya asing. Mereka memiliki tahap interaksi yang dangkal dengan seberang perbatasan karena ketidakprihatinan mereka kepada jiran sebelah atau karena keengganan mereka atau ketidakberdayaan untuk berfungsi dalam cara apapun secara substantive dengan komunitas lain. Sebaliknya National Borderlanders ialah komunitas yang memelihara hubungan yang significant dengan negara jiran yang berusaha mengatasi kendala yang menghalang hubungan tersebut dan mereka mengambil peluang dari setiap kesempatan untuk berkunjung, berbelanja, bekerja, belajar, ataupun menetap secara sementara.

Kemudian perlu pembangunan berkelanjutan di wilayah perbatasan agar tidak hanya retorika pembangunan yang sifatnya politik pencitraan. Karena pemerintah perlu konsisten dengan progress report terhadap pembangunan diwilayah perbatasan. Seperti pendapat Junaidi(2013:21-22) konsep pembangunan berkelanjutan adalah adanya tanggungjawab moral untuk memberikan kesejahteraan bagi generasi yang akan datang, permasalahan yang dihadapi dalam pembangunan adalah bagaimana memperlakukan alam dengan kapasitas yang terbatas namun akan tetap dapat mengalokasikan sumberdaya yang adil sepanjang waktu dan antar generasi untuk menjamin kesejahteraan.

Oleh karena itulah pembangunan diperbatasan urgensinya harus dikembalikan kepada falsafah dan ideology pembangunannya, yang tidak hanya mementingkan pembangunan ekonomi saja namun lebih menitik beratkan kepada pembangunan manusianya. Seperti yang diutarakan oleh Rahminah (2015:59) penggabungan pembangunan ekonomi dan manusia ini penting karena searah dengan hasrat, kepentingan dan keadaan sosiobudaya komunitas banyak sehingga pembangunan untuk semua dan juga pembangunan bersifat pengkongsian dapat diwujudkan.

    Solusinya

      Pembangunan diperbatasan tidak bisa hanya dilihat dalam proses pertumbuhan ekonomi semata, tanpa melihat kemajuan sosial, karena akan terjebak dengan pembangunan terdistorsi di wilayah perbatasan.  Menurut Rahimah (2015:142) fokus utama pembangunan dikawasan perbatasan adalah bagaimana menciptakan kondisi lingkungan, baik lingkungan politik maupun lingkungan sosial-budaya yang dapat mendorong lahirnya manusia kreatif dan produktif diperbatasan. kemudian pembangunan tidak hanya terkait dengan produksi dan distribusi barang-barang material, namun pengembangan lebih bermakna kepada suatu kesadaran dan aktivitas yang dapat menciptakan kondisi yang membuat manusia mampu mengembangkan kreativitasnya dengan mengembangkan modal sosioekonomi masyarakat diwilayah perbatasan.

      Kemudian kebijakan pembangunan yang selama ini yang dijalankan oleh pemerintah harus bisa selaras atau seimbang antara fokus pembangunan ekonomi dengan pembangunan sumber daya manusia sebagai subjek dan actor pembangunan itu sendiri. Sehingga bisa sedikit demi sedikit menggeser paradigm pembangunan yang selama ini terlalu menuhankan pertumbuhan ekonomi semata, tetapi minus kemajuan sosial di masyarakat pesisir perbatasan.

REFERENSI:

1.     ZEIN, AHMAD.2016. Hak Warga Negara Di Wilayah Perbatasan. Yogyakarta: Liberty

2.     Junaidi,Muhammad, 2013. Korporasi dan Pembangunan Berkelanjutan.Korporasi dan Pembangunan Berkelanjutan. Bandung: Alfabeta.

3.     Rahimah,Ema. 2015. Model Pembangunan Perbatasan Berbasis Human Development dan Human Security. Jakarta: Mitra Wacana Media.

4.     Batubara, Harmen. 2015. Wilayah Perbatasan Tertinggal dan Diterlantarkan. Yogyakarta:SUNRISE.

5.     Pembangunan sosial:model dan indicator. STKS Bandung. 2009.