Monday 17 October 2016

DUITOKRASI KOLONISASI DEMOKRASI Oleh : Suyito, S.Sos, M.Si Dosen Sosiologi Stisipol Raja Haji Wasekum Kahmi Provinsi Kepri Presium VMP Pusat.



Demokrasi sejatinya adalah dari rakyat, oleh rakyat dan untuk rakyat, sehingga rakyat dijadikan subjek dalam demokrasi. Substansi demokrasi secaa empirisme dan sosiologis ternyata mengalami proses deficit, akibat perilaku pemimpin dan elit politik yang tidak punya integritas dan sikap kebangsaan dalam mewarnai demokrasi di negara ini. penerapan substansi demokrasi memang terlalu lama dan sangat melelahkan, tetapi kita sebagai masyarakat yang sudah nalar politik dan tidak ingin kembali pada zaman otoritarian, tentu saja harus tetap komitmen dengan system demokrasi yang memberikan kebebasan warga negara dan tidak dikontrol oleh rezim yang berkuasa.
 Secara structural fungsionalisme demokrasi memerlukan prasyarat fungsional bagi masyarakat dan tetap terjaga dalam negara ini. prasyarat fungsional suatu demokrasi harus tetap mendukung bagaimana masyarakat yang serba multikultur tetap bersatu atau terintegrasi dalam setiap multi system yang dijalankan dinegara ini. dari mulai system ekonomi yang memberikan ruang gerak kepada masyarakat untuk terpenuhinya kebutuhan masyarakat dan bisa produktif. Kemudian system ekonomi juga harus bisa mencegah terjadinya monopoli dan neoliberalisme dimasyarakat. karena secara amanat konstitusi pemimpin harus merealisasikan kesejahteraan masyarakat dan kemakmurannya.
          Konsolidasi demokrasi akan bisa solid dan terintegrasi apabila secara fungsionalisme masyarakat ekonomi, masyarakat politik, aparatur birokrasi, penegakan hukum dan civil society berjalan sebagaimana mestinya dan tidak terganggu oleh variable yang merusak, penguasa harus mampu memberikan janji dan komitmen untuk selalu hadir dalam kondisi apapun demi terciptanya soliditas demokrasi yang diharapkan oleh masyarakat. kalau tidak maka akan muncul riak-riak yang menganggu ketertiban sosial dimasyarakat. apalagi secara demokrasi electoral hari ini muncul alternative pilihan dalam demokrasi yaitu duitokrasi yang menerapkan dan mengamalkan politik ala Laswel, atau politik zaman purba.
          Duitokrasi yang artinya dari duit, oleh duit dan untuk duit dalam demokrasi hari ini sudah jamak terjadi dimasyarakat. apalagi dalam demokrasi electoral hari ini, para elit politik dan calo-calo politik selalu hidup dan gentayangan ditengah-tengah masyarakat dengan dalih rekayasa pemikiran masyarakat agar mendukung calon yang diusungnya. Tentu saja dalam politik tidak ada yang gratis, selalu persepsinya politik transaksional sehingga dalam wujudnya tidak memberikan pendidikan politik yang sehat bagi masyarakat. pilihan alternative duitokrasi dilakukan oleh para elit politik, juga akibat masyarakat yang mata duitan dan tidak tahu resiko yang akan ditanggungnya secara sistematis. Tetapi yang paling bertanggung jawab adalah para elit politik dan pemimpin politik memberikan pendidikan dan etika dalam berpolitik kepada masyarakat. kemudian tugas pemimpin yang harus selalu hadir dimasyarakat dan ikut bertanggung jawab terhadap terpenuhinya kebutuhan pokok masyarakat. sehingga demokrasi secara procedural bisa diadopsi oleh masyarakat, tetapi secara substansial masih jauh panggang dari api.
          Dominannya variable uang dalam demokrasi electoral hari ini, sehingga semakin membuat persepsi elit politik kalau mau menang harus gunakan uang mempengaruhi masyarakat. akhirnya banyak uang yang digunakan dalam demokrasi electoral untuk menang, membuat persepsi elit politik untuk bisa mengembalikan modal politik yang sudah banyak dikeluarkan dalam setiap kontestasi. Pendeknya pemikiran masyarakat juga sering diakibatkan tidak adanya keteladanan tokoh masyarakat dan tokoh lainnya didalam masyarakat dalam mempengaruhi pemikiran masyarakat.
                   Tetapi dengan maraknya fenomena jual beli suara dalam demokrasi electoral, kita tetap komitmen dengan demokrasi saat ini. jangan sampai banyaknya persoalan dalam demokrasi hari ini, kita harus kembalikan ke zaman otoritarian. Disinilah pemimpin, elit politik perlu memikirkan  bangsa ini, jangan hanya memikirkan kepentingan individu dan kekuasaan saja. mereka harus melakukan evaluasi dan menciptakan system yang kuat, dalam hal apapun. Sehingga mengurangi rusaknya negara ini yang telah memilih demokrasi sebagai jalan pemerintahannya. Kemudian masyarakat sipil harus tetap bersuara mengkritik jalannya demokrasi yang terbelenggu oleh duitokrasi dalam demokrasi electoral hari ini.

No comments:

Post a Comment