Demokrasi
sejatinya adalah dari rakyat, oleh rakyat dan untuk rakyat, sehingga rakyat
dijadikan subjek dalam demokrasi. Substansi demokrasi secaa empirisme dan
sosiologis ternyata mengalami proses deficit, akibat perilaku pemimpin dan elit
politik yang tidak punya integritas dan sikap kebangsaan dalam mewarnai
demokrasi di negara ini. penerapan substansi demokrasi memang terlalu lama dan
sangat melelahkan, tetapi kita sebagai masyarakat yang sudah nalar politik dan tidak
ingin kembali pada zaman otoritarian, tentu saja harus tetap komitmen dengan
system demokrasi yang memberikan kebebasan warga negara dan tidak dikontrol
oleh rezim yang berkuasa.
Secara structural fungsionalisme demokrasi
memerlukan prasyarat fungsional bagi masyarakat dan tetap terjaga dalam negara
ini. prasyarat fungsional suatu demokrasi harus tetap mendukung bagaimana
masyarakat yang serba multikultur tetap bersatu atau terintegrasi dalam setiap
multi system yang dijalankan dinegara ini. dari mulai system ekonomi yang
memberikan ruang gerak kepada masyarakat untuk terpenuhinya kebutuhan
masyarakat dan bisa produktif. Kemudian system ekonomi juga harus bisa mencegah
terjadinya monopoli dan neoliberalisme dimasyarakat. karena secara amanat
konstitusi pemimpin harus merealisasikan kesejahteraan masyarakat dan
kemakmurannya.
Konsolidasi demokrasi akan bisa solid
dan terintegrasi apabila secara fungsionalisme masyarakat ekonomi, masyarakat
politik, aparatur birokrasi, penegakan hukum dan civil society berjalan
sebagaimana mestinya dan tidak terganggu oleh variable yang merusak, penguasa
harus mampu memberikan janji dan komitmen untuk selalu hadir dalam kondisi
apapun demi terciptanya soliditas demokrasi yang diharapkan oleh masyarakat.
kalau tidak maka akan muncul riak-riak yang menganggu ketertiban sosial
dimasyarakat. apalagi secara demokrasi electoral hari ini muncul alternative
pilihan dalam demokrasi yaitu duitokrasi yang menerapkan dan mengamalkan
politik ala Laswel, atau politik zaman purba.
Duitokrasi yang artinya dari duit,
oleh duit dan untuk duit dalam demokrasi hari ini sudah jamak terjadi
dimasyarakat. apalagi dalam demokrasi electoral hari ini, para elit politik dan
calo-calo politik selalu hidup dan gentayangan ditengah-tengah masyarakat
dengan dalih rekayasa pemikiran masyarakat agar mendukung calon yang
diusungnya. Tentu saja dalam politik tidak ada yang gratis, selalu persepsinya
politik transaksional sehingga dalam wujudnya tidak memberikan pendidikan
politik yang sehat bagi masyarakat. pilihan alternative duitokrasi dilakukan
oleh para elit politik, juga akibat masyarakat yang mata duitan dan tidak tahu
resiko yang akan ditanggungnya secara sistematis. Tetapi yang paling
bertanggung jawab adalah para elit politik dan pemimpin politik memberikan
pendidikan dan etika dalam berpolitik kepada masyarakat. kemudian tugas
pemimpin yang harus selalu hadir dimasyarakat dan ikut bertanggung jawab
terhadap terpenuhinya kebutuhan pokok masyarakat. sehingga demokrasi secara procedural
bisa diadopsi oleh masyarakat, tetapi secara substansial masih jauh panggang
dari api.
Dominannya variable uang dalam
demokrasi electoral hari ini, sehingga semakin membuat persepsi elit politik
kalau mau menang harus gunakan uang mempengaruhi masyarakat. akhirnya banyak
uang yang digunakan dalam demokrasi electoral untuk menang, membuat persepsi
elit politik untuk bisa mengembalikan modal politik yang sudah banyak
dikeluarkan dalam setiap kontestasi. Pendeknya pemikiran masyarakat juga sering
diakibatkan tidak adanya keteladanan tokoh masyarakat dan tokoh lainnya didalam
masyarakat dalam mempengaruhi pemikiran masyarakat.
Tetapi dengan maraknya
fenomena jual beli suara dalam demokrasi electoral, kita tetap komitmen dengan
demokrasi saat ini. jangan sampai banyaknya persoalan dalam demokrasi hari ini,
kita harus kembalikan ke zaman otoritarian. Disinilah pemimpin, elit politik
perlu memikirkan bangsa ini, jangan
hanya memikirkan kepentingan individu dan kekuasaan saja. mereka harus
melakukan evaluasi dan menciptakan system yang kuat, dalam hal apapun. Sehingga
mengurangi rusaknya negara ini yang telah memilih demokrasi sebagai jalan
pemerintahannya. Kemudian masyarakat sipil harus tetap bersuara mengkritik
jalannya demokrasi yang terbelenggu oleh duitokrasi dalam demokrasi electoral hari
ini.
No comments:
Post a Comment