TATANAN MASYARARAKAT MULTIKULTURALISME OLEH: SUYITO

Masyarakat indonesia merupakan kumpulan-kumpulan yang terdiri dari berbagai macam-macam suku, agama dan kelompok. Itu merupakan suatu keniscayaan dari komitmen dari founding father kita sehingga negara ini tetap eksis sampai hari ini. tarik menarik kepentingan politik pragmatis memang merupakan sebuah problematic yang sangat menghiasi perjalanan bangsa ini. tetapi kita harus bisa tetap fokus dalam menjalankan agenda bangsa ini.

pemimpin negara ini harus tetap komitmen dan konsisten dengan ideology pancasila sebagai dasar negara ini, sehingga tidak terombang-ambing dalam menghadapi gempuran-gempuran ideology dari luar bangsa ini yang sengaja ingin mengaburkannya, dan berusaha mencangkokkan kepentingan-kepentingan yang berakibat pada retak dan rapuhnya pondasi bangsa ini. bangsa ini didirikan dengan semangat nasionalisme dan patriotism yang tinggi oleh para pejuang kemerdekaan tanpa memandang ras, suku, kelompok dan golongan. Kita sebagai generasi penikmat sudah sepatutnyalah mempertahankan dan mengisi kemerdekaan ini dengan tetap toleransi dan membuang jauh-jauh sikap intoleransi sebagai gejala rusaknya sendi-sendi dasar bangsa ini.

          Sebagai sebuah bangsa yang sudah berumur 71 tahun dalam mempertahankan keutuhan persatuan dan kesatuan warga negara yang terkotak-kotak primordialisme sepantasnya semakin mampu menyelesaikan kerikil-kerikil masalah yang terkadang para anak bangsa yang berbeda-beda sering kali memicu konflik yang menyebabkan terjadinya aksi main hakim sendiri oleh kelompok-kelompok yang disulut dengan dendam dan ditunggangi kepentingan politik. Negara ini tidak boleh kalah dengan kelompok yang selalu ingin memecah persatuan dan kesatuan bangsa ini. dengan tetap fokus bagaimana menata perekonomian negara ini sehingga bisa mensejahterakan rakyatnya. Prinsip Multikulturalisme tetap harus dijadikan pondasi pembangunan pemerintah pusat sehingga tetap menjaga kepentingan nasional dan integrasi bangsa ini. prinsip Multikulturalisme diabaikan oleh para penguasa orde baru saat itu dalam membangun prioritas perekonomian, dengan menjadikan fundamentalisme ekonomi sebagai satu-satunya yang harus dipenuhi dan memarginalkan non ekonomi. Prinsip multikulturalisme sebagai sebuah tatanan bangsa ini akhirnya ditabrak oleh penguasa saat itu  dengan politik dan ekonomi yang tidak toleransi terhadap kearifan local yang tumbuh dan berkembang dalam menjaga keutuhan masyarakat dan budayanya.

          Setidaknya terdapat dua garis vertical menurut Prof Irwan Abdullah guru besar antropologi Universitas Gajah Mada, yaitu suatu upaya membangun multicultural dengan berdasarkan kesepakatan negara dan warganya. Prinsip desentralisasi merupakan pintu gerbang yang baik dalam membangun pola multicultural dalam prinsip vertical ini. model pembangunan kita saat ini sudah bergeser ke daerah, sehingga prinsip multikulturalisme akan semakin menjadi sebuah pola yang akan menggantikan prinsip-prinsip politik sentralistis yang dianggap gagal dalam menjaga integritas bangsa ini. ide Multikulturalisme akan menjadikan pembangunan ekonomi semakin fleksibel, karena pembangunan ekonomi tidak sentralistik ditangan pusat lagi, tetapi sudah daerah yang menentukan.

          Pergeseran paradigm pembangunan kedaerah dengan tatanan multikulturalisme akan semakin memberikan ruang gerak dan partisipasi masyarakat didaerah untuk semakin peduli terhadap kemajuan didaerah, tetapi sebaliknya implikasi yang terjadi akan menjadi mimpi belaka apabila proses pembangunan tidak dibuka seluas-luasnya dalam konteks pluralitas budaya.